Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat dalam kurun waktu lima tahun Indonesia masih akan kebanjiran investasi di sektor hilirisasi hingga mencapai US$ 25 miliar atau setara Rp 387,94 triliun (asumsi kurs Rp 15.517 per US$).
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto menegaskan, bahwa itu menjadi bukti bahwa Indonesia pengelolaan hilirisasi nikel di dalam negeri merupakan yang terbaik dan berkelanjutan.
Hal itu meskipun, Indonesia belakangan mendapatkan ‘serangan’ dunia atas kebijakan hilirisasi nikel di dalam negeri. Beberapa ‘serangan’ yang dilontarkan seperti tudingan kerja paksa pada program hilirisasi nikel hingga tudingan melalui ‘black campaign‘ atau kampanye hitam pengelolaan nikel Indonesia yang ‘kotor’ atau disebut sebagai dirty nickel.
“Ya so far sih (minat investasi) masih baik ya. Jadi kalau saya lihat sekarang yang ada dalam pipeline kita yang lagi konstruksi, terus kemudian proses perencanaan, mungkin masih ada sekitar US$ 20 sampai US$ 25 miliar selama lima tahun ke depan ya, proyek-proyeknya yang akan masuk. Jadi so far sih masih bagus,” beber Seto kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (16/10/2024).
Walau terus ‘diserang’ dunia atas kebijakan hilirisasi nikel dalam negeri, Seto klaim pihaknya tidak menutup mata jika memang ada isu yang perlu diperbaiki dalam program hilirisasi nikel dalam negeri.
Namun, jika isu yang dilontarkan bukan fakta yang terjadi, pihaknya secara tegas akan ‘meng-counter’ dengan membuktikan bahwa tudingan tersebut salah dan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
“Tapi bukan berarti kan kita menutup mata ya. Memang kita ada kurang, itu kita perbaiki. Kalau ada tuduhan-tuduhan yang nggak benar, ya kita harus agresif untuk meng-counter itu,” tegasnya.
Serangan dunia terhadap nikel RI
Asal tahu saja, tudiangan terkait adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia datang dari Amerika Serikat (AS). Atas hal itu, kata Seto, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bahkan turut mengundang Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) untuk mengkonfirmasi tudingan tersebut.
“Jadi tenaga kerja-tenaga kerja di Tiongkok yang memang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan smelter di Indonesia. Jadi saya kira memang ini satu hal yang perlu diklarifikasi,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (16/10/2024).
Untuk menjelaskan lebih detil, pihaknya akan ‘terbang’ ke AS untuk bertemu dengan Departemen Ketenagakerjaan di Negeri Paman Sam tersebut.
“Rencananya memang kami nanti akan ke Amerika bertemu dengan Department of Labor juga untuk menanyakan spesifik soal ini dan memberikan penjelasannya,” katanya.
Selain tudingan kerja paksa, ada pula tudingan lain melalui kampanye hitam atau black campaign kepada Indonesia perihal pengelolaan program hilirisasi nikel dalam negeri yang dikatakan sebagai ‘dirty nickel‘.
Dirty nickel itu sendiri mengacu pada pengelolaan nikel yang tidak memperhatikan aspek tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan (ESG) yang baik.
Seto mengatakan untuk ‘membersihkan’ kembali nama Indonesia dari tuduhan black campaign dirty nickel tersebut, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melakukan klarifikasi yang melibatkan beberapa kedutaan besar dari berbagai negara.
Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan perihal keadaan sebenarnya bagaimana hilirisasi nikel dilakukan di Indonesia.
“Kemarin Menlu juga mengumpulkan dubes-dubes kita ya di negara-negara yang strategis ya. Di Uni Eropa, di Jepang, di Korea, di Amerika, di Australia. Untuk dari kami memberikan penjelasan bagaimana sih landscape industri nikel. Terus kondisi yang sebenarnya gitu ya. Dan memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang selama ini dialamatkan ke Indonesia,” tambahnya.
Yang terang, setiap pembeli nikel Indonesia pasti selalu mengecek tingkat tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan (ESG) dari pemrosesan nikel di Indonesia.
Terutama, lanjut Seto, pembeli nikel yang berasal dari perusahaan mobil listrik. Dia menilai perusahaan mobil listrik tersebut harus memastikan nikel yang dipasok berasal dari pertambangan dan pengolahan yang bertanggung jawab.
“Setiap pembeli nikel Indonesia ya, terutama ini yang perusahaan-perusahaan mobil listrik ya, mereka selalu melakukan due diligence. Untuk mengecek bahwa oh benar nggak sih ini nikelnya ini dari tambang yang benar, lalu kemudian emisinya berapa, ESG-nya kayak gimana, itu mereka ngecek gitu,” imbuhnya.
Ditambah, dari sisi industri nikel dalam negeri juga diklaim terus membuktikan bahwa proses pengolahan nikel yang dilakukan oleh perusahaan terus memperhatikan aspek ESG.
“Bahkan baru-baru ini kan salah satu perusahaan Indonesia ya, yang dimiliki oleh Harita Group ya, Trimegah Bangun Persada itu, mengumumkan bahwa mereka ikut auditnya IRMA ya. IRMA ini adalah Initiative for Responsible Mining Assurance, ini adalah salah satu standar, lembaga standar independen ya, yang memeriksa ESG ya, praktik ESG. Ini standarnya paling tinggi di dunia,” tandas Seto.